Tugas lain dari TKSK dalam PBI JK Selengkapnya :

Rakornas Data 2017 - Kementerian Sosial RI 👉👉👉 Materi Kegiatan Rakornas: Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data dalam Penanganan Fakir Miskin  oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial  (Download) Program-program Penanggulangan Kemiskinan  oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas   (Download) Kebijakan DAK Nonfisik , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  (Download) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan , Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri  (Download) Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik , Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri  ( Download) Metode dan Teknik Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dan PMT , Deputi Bidang Statistik Sosial BPS-RI  (Download) Reformasi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu , Kepala Pusat Data dan Informasi Kessos Kementerian Sosial  (Download) Nota Kese

Teknis PSM dan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2011, Pasal 8 (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh  potensi dan sumber kesejahteraan sosial  yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa . (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/ walikota. (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri . Permensos No 24 Tahun 2013 BAB II Kedudukan , Tugas dan Fungsi , Pasal 3, 4 dan 5 Kedudukan ;         TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan . TKSK mempunyai wilayah kerja di  satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan . Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial  ; (1)   melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan / atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (4)    melakukan sinergi

Penanganan Fakir Miskin Pasal 8 UU Nomor 13 Tahun 2011 Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin. Verifi

Paparan : Sinkronisasi Pelaksanaan SLRT dengan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Lainnya di Kementerian Sosial   Menuju    Satu   Basis  Data   Terpadu

Paparan : KEBIJAKAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  (PSM)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog Bersama Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Provinsi Jawa Barat di Aula Rumah Makan Ponyo, Cinunuk, Kabupaten Bandung, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, perwakilan dari OPD terkait dan ratusan anggota Forum TKSK Jawa Barat. Digelarnya Hearing Dialog tersebut merupakan wujud apresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap kinerja TKSK yang telah melakukan tugasnya dalam mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penuntaskan permasalahan terkait kesejahteraan sosial. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi serta masukan dari para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan Hearing Dialog ini merupakan wujud komitmen DPRD Povinsi Jawa Barat terhadap TKSK di Jawa Barat. Ia pun mengapresiasi kerja kera

UU No 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial