Penanganan Fakir Miskin

-
Penanganan Fakir Miskin

Pasal 8 UU Nomor 13 Tahun 2011
  1. Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
  2. Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
  3. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
  4. Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  5. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
  6. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
  7. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
  8. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/ walikota.
  9. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Popular posts from this blog

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

-
PERATURAN MENTERI SOSIAL  REPUBLIK INDONESIA. NOMOR  28 TAHUN 2017 . TENTANG. PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU. PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu LAMPIRAN Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
Read more

Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS)

-
Image
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengembangakan melalui program Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS) sebagai sebuah replikasi yang sinergis antara Pusat dan daerah. Lembaga yang dicita-citakan sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Single Window Service (SWS) ini diharapkan mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang disediakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. PAPARAN "INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH". Menjadi pembicara di acara seminar, bagian dari IMF-World Bank annual meeting di Bali. Paparan tentang rencana ekonomi inklusi yang memastikan warga miskin Jawa Barat bisa bangkit dan sejahtera dan naik kelas menjadi kelas menengah. Strategi Yang memastikan warga desa bisa sejahtera setara dengan warga kota. Doakan visi ini lancar selama 2018-2023. WEST JAVA FOR ALL.  #JABARJUARA https://www.inst
Read more

KUA-PPAS 2022 Provinsi Jawa Barat

-
KUA-PPAS disusun dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah  "Kebijakan umum anggaran disusun berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Jabar," (4) reformasi sistem perlindungan sosial ----- https://psks-jabar.blogspot.com/2019/02/pedoman-pembentukan-slrt-dan-puskesos.html https://psks-jabar.blogspot.com/2019/09/tim-koordinasi-penanggulangan.html https://psks-jabar.blogspot.com/2018/09/rumah-harapan-hidup-sejahtera-rhhs.html https://jabarprov.go.id/index.php/news/43533/2021/08/16/11-Prioritas-Pembangunan-Jabar-Tahun-2022
Read more