Rakornas Data 2017

-

Rakornas Data 2017 - Kementerian Sosial RI


👉👉👉

Materi Kegiatan Rakornas:

  1. Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data dalam Penanganan Fakir Miskin oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Download)
  2. Program-program Penanggulangan Kemiskinan oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas (Download)
  3. Kebijakan DAK Nonfisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Download)
  4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri (Download)
  5. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Download)
  6. Metode dan Teknik Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dan PMT, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS-RI (Download)
  7. Reformasi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kessos Kementerian Sosial (Download)

Nota Kesepakatan:

  1. Nota Kesepakatan Hasil Rakornas 24-26 Agustus 2017 Format Provinsi (Download)
  2. Nota Kesepakatan Hasil Rakornas 24-26 Agustus 2017 Format Kabupaten/Kota (Download)

Surat Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin untuk Bupati/Walikota (Download)


Popular posts from this blog

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

-
PERATURAN MENTERI SOSIAL  REPUBLIK INDONESIA. NOMOR  28 TAHUN 2017 . TENTANG. PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU. PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu LAMPIRAN Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
Read more

Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS)

-
Image
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengembangakan melalui program Rumah Harapan Hidup Sejahtera (RHHS) sebagai sebuah replikasi yang sinergis antara Pusat dan daerah. Lembaga yang dicita-citakan sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Single Window Service (SWS) ini diharapkan mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang disediakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. PAPARAN "INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH". Menjadi pembicara di acara seminar, bagian dari IMF-World Bank annual meeting di Bali. Paparan tentang rencana ekonomi inklusi yang memastikan warga miskin Jawa Barat bisa bangkit dan sejahtera dan naik kelas menjadi kelas menengah. Strategi Yang memastikan warga desa bisa sejahtera setara dengan warga kota. Doakan visi ini lancar selama 2018-2023. WEST JAVA FOR ALL.  #JABARJUARA https://www.inst
Read more

KUA-PPAS 2022 Provinsi Jawa Barat

-
KUA-PPAS disusun dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah  "Kebijakan umum anggaran disusun berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Jabar," (4) reformasi sistem perlindungan sosial ----- https://psks-jabar.blogspot.com/2019/02/pedoman-pembentukan-slrt-dan-puskesos.html https://psks-jabar.blogspot.com/2019/09/tim-koordinasi-penanggulangan.html https://psks-jabar.blogspot.com/2018/09/rumah-harapan-hidup-sejahtera-rhhs.html https://jabarprov.go.id/index.php/news/43533/2021/08/16/11-Prioritas-Pembangunan-Jabar-Tahun-2022
Read more