WKSBM

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat


Popular posts from this blog

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

PERATURAN MENTERI SOSIAL  REPUBLIK INDONESIA. NOMOR  28 TAHUN 2017 . TENTANG. PEDOMAN UMUM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU. PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu LAMPIRAN Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
Read more

DPRD Jabar Jaring Aspirasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Se-Jawa Barat

Image
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog Bersama Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Provinsi Jawa Barat di Aula Rumah Makan Ponyo, Cinunuk, Kabupaten Bandung, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, perwakilan dari OPD terkait dan ratusan anggota Forum TKSK Jawa Barat. Digelarnya Hearing Dialog tersebut merupakan wujud apresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap kinerja TKSK yang telah melakukan tugasnya dalam mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penuntaskan permasalahan terkait kesejahteraan sosial. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi serta masukan dari para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan Hearing Dialog ini merupakan wujud komitmen DPRD Povinsi Jawa Barat terhadap TKSK di Jawa Barat. Ia pun mengapresiasi kerja kera...
Read more

Singkronisasi Pendaftaran Digital Lembaga Kesejahteraan Sosial

SINKRONISASI PENDAFTARAN DIGITAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL Disampaikan Oleh: DR. Marjuki, MSc (Staf Ahli Bidang Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial) Drs. Wawan Mulyawan, MM (Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah) LATAR BELAKANG Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  menyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk tujuan mulia tersebut mensyaratkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangatlah diperlukan wadah sebagai naunga...
Read more