DPRD Jabar Jaring Aspirasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Se-Jawa Barat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog Bersama Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Provinsi Jawa Barat di Aula Rumah Makan Ponyo, Cinunuk, Kabupaten Bandung, Kamis (27/7/2017). Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, perwakilan dari OPD terkait dan ratusan anggota Forum TKSK Jawa Barat.
Digelarnya Hearing Dialog tersebut merupakan wujud apresiasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap kinerja TKSK yang telah melakukan tugasnya dalam mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penuntaskan permasalahan terkait kesejahteraan sosial. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi serta masukan dari para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan Hearing Dialog ini merupakan wujud komitmen DPRD Povinsi Jawa Barat terhadap TKSK di Jawa Barat. Ia pun mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh TKSK se-Jawa Barat yang telah membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penuntasan permasalahan kesejahteraan sosial.
"Adanya masukan dari TKSK terkait permasalahan sosial ini diharapkan dapat dintindaklanjuti secara bersama-sama sehingga permasalahan sosial di Jawa Barat dapat teratasi" katanya.
Selanjutnya Ineu menambahkan, meskipun TKSK berada di bawah Kementrian Sosial mereka tetap meminta perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena mereka telah bertugas di seluruh Kecamatan di Provinsi Jawa Barat.
"Mereka meminta untuk diperhatiakn terkait penyedian fasilitas transportasi untuk mendukung tingkat kinerja mereka, untuk melaksanakan tugas sehari-hari mereka. Selain itu juga meminta untuk di kordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan TKSK di wilayah tersebut" paparnya.
"Karena bagaimanapun kegiatan yang mereka lakukan ini adalah untuk mendukung kepentingan pemerintah provinsi jawa barat dalam menuntaskan permasalahan terkait kesejahteraan sosial masyarakat di Jawa Barat" ucap Ineu menambahkan.
Ineu berharap, para tenaga kesejahteraan sosial tersebut minimal mendapatkan jaminan kesehatan seperti apa yang diberikan tugas pemerintah pusat.
"Jangan sampai mereka yang urus tetapi dirinya sendiri dan keluarganya tidak dapat.
Dan saya kira itu wajar, setiap pekerja di lapangan mengharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan" tandasnya.
Ketua TKSK Se-Jawa Barat Imam Sukirman menjelaskan, terkait permasalahan yang kini serig dihadapi oleh para tenaga kesejahteraan tak terlepas dari masih kurangnya tenaga perorangan maupun fasilitas penunjanh kinerja.
"Secara kinerja permasalahan yang kita hadapai begitu kompleks, ada sebanyak 26 penyandang masalah sosial di masyarakat. Mungkin karena adanya keterbatasan dan lainnya kami rasa masih terdapat kekurangan dalam prosesnya walaupun peran dari Dinas Sosial Jawa Barat dan Kementrian Sosial terus berupaya melakukan optimalisasi" ungkapnya.
Ia pun mengapresiasi terkait Hearing Dialog yang telah dilaksanakan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat beserta jajaran OPD terkait dengan Forum TKSK Se-Jawa Barat. Pihaknya berharap dengan adanya Hearing Dialog ini dapat menjadi media penghubung aspirasi para tenaga kesejahteraan sosial sehingga melahirkan perubahan yang dapat menopang kinerja para tenaga kesejahteraan sosial.
"Harapannya setelah adanya hearing dialog ini ada perubahan yang dapat menopang kinerja kami. Kami sebagai kepanjangtanganan dari pemerintah sehingga ketika kami ditopang oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga kami bisa meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat di Jawa Barat" pungkasnya.
