Posts
KUA-PPAS 2022 Provinsi Jawa Barat
- Get link
- X
- Other Apps
KUA-PPAS disusun dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah "Kebijakan umum anggaran disusun berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Jabar," (4) reformasi sistem perlindungan sosial ----- https://psks-jabar.blogspot.com/2019/02/pedoman-pembentukan-slrt-dan-puskesos.html https://psks-jabar.blogspot.com/2019/09/tim-koordinasi-penanggulangan.html https://psks-jabar.blogspot.com/2018/09/rumah-harapan-hidup-sejahtera-rhhs.html https://jabarprov.go.id/index.php/news/43533/2021/08/16/11-Prioritas-Pembangunan-Jabar-Tahun-2022
Uacapan Selamat satu dasawarsa TKSK dari Gubernur Jabar
- Get link
- X
- Other Apps
P esan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dalam rangka HUT satu dasawarsa TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) satu dasawarsa : Assalamualaikum wr.wb. Sahabat TKSK se-Jabar Saya Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat mengucapkan selamat ternyata anda-anda telah memasuki masa 10 tahun bermitra dengan pemerintah dalam berbakti dan bersumbangsih untuk negeri. Bukan hal yang mudah rekan-rekan untuk bisa berkiprah di bidang kesejahteraan sosial dan pastinya banyak hambatan dan tantangan yang rekan-rekan hadapi, namun saya yakin jiwa pantang menyerah dan jiwa korsa dengan semangat kesetiakawanan rekan-rekan menjadi penggelora pengabdian untuk tetap ada di tengah-tengah masyarakat. "Selamat Satu Dasawarsa TKSK se-Jawa Barat", tetaplah berkipran dan menjadi terdepan bagi masyarakat di sekitar kita. Wasalamualaikum warahmatulllahi wabarakatuh #JabarJuara #DinsosJabarRaharja #DinsosJabar #Dayasos #Kemensos #TKSKJuara
SELEKSI PENERIMAAN ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021
- Get link
- X
- Other Apps
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK
- Get link
- X
- Other Apps
Dalam Pasal 8 Permendagri No. 42 Tahun 2010 TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi; dan b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi. Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH